Jalan Rusak Bertahun-tahun, Prioritas Pemerintah Dipersoalkan: Saatnya Kepemimpinan Berpihak pada Rakyat
*OPINI PUBLIK*
*Jalan Rusak, Akses Terputus, Prioritas Pemerintah Dipertanyakan*
Kondisi jalan poros Alor Kecil–Otvae yang tampak pada gambar di atas bukan sekadar kerusakan fisik infrastruktur. Ia adalah potret nyata dari terhambatnya denyut kehidupan masyarakat di delapan desa yang menggantungkan mobilitas ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial pada jalur tersebut.
*1. Jalan sebagai Nadi Kehidupan*
Jalan ini bukan jalan biasa. Ia adalah urat nadi distribusi hasil kebun, akses ke pasar, sekolah, puskesmas, hingga konektivitas menuju pusat pemerintahan di Kokar dan Kalabahi. Ketika jalan rusak parah, berlubang, tergerus air, dan nyaris putus, maka yang terganggu bukan hanya perjalanan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
*2. Ironi Pembangunan yang Terhenti*
Secara historis, jalan ini dibangun dengan kerja keras pada masa kepemimpinan terdahulu secara manual, lalu ditingkatkan dengan pengaspalan pada periode berikutnya. Artinya, ada kesinambungan visi pembangunan. Namun, sejak 2019 hingga hari ini, kesinambungan itu terputus. Tidak adanya perbaikan menunjukkan lemahnya komitmen terhadap pemeliharaan infrastruktur dasar oleh pemerintah Daerah saat ini.
*3. Prioritas Anggaran yang Dipertanyakan*
Masyarakat tentu tidak menutup mata terhadap kebutuhan kesehatan seorang pemimpin/Bupati saat ini. Namun, ketika anggaran besar dialokasikan untuk kepentingan tersebut sementara fasilitas publik yang vital justru terbengkalai, wajar jika publik mempertanyakan arah kebijakan. Pemerintah daerah seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai prioritas utama, terutama pada layanan dasar seperti jalan, air, dan kesehatan publik.
*4. Dampak Nyata bagi Masyarakat*
Dalam hemat saya, Kerusakan jalan ini berimplikasi langsung pada:
1. Meningkatnya biaya transportasi
2. Terhambatnya distribusi hasil pertanian
3. Risiko kecelakaan yang tinggi
4. Terisolasinya desa-desa dari pusat ekonomi dan layanan publik
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.
*5. Seruan Etis dan Solusi Konstruktif*
Dalam sistem pemerintahan yang sehat, kepemimpinan menuntut kesiapan fisik, mental, dan komitmen penuh untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, jika kondisi kesehatan seorang kepala daerah tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan tugas secara optimal, langkah bijak dan terhormat yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan ruang kepada figur lain yang lebih siap untuk melanjutkan roda pemerintahan.
Ini bukan soal menyerang pribadi, melainkan soal tanggung jawab publik dan keberlanjutan pelayanan kepada rakyat.
*6. Rekomendasi Solusi*
Untuk mengatasi persoalan ini secara konkret, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Audit dan realokasi anggaran untuk memastikan prioritas pada infrastruktur dasar
2. Perbaikan darurat (patching dan drainase) sebagai solusi jangka pendek
3. Pembangunan ulang bertahap dengan standar kualitas yang lebih baik
4. Pelibatan masyarakat dan transparansi proyek agar pengawasan berjalan efektif
5. Penegasan kepemimpinan yang aktif dan responsif, baik oleh pejabat definitif maupun pelaksana tugas
Akhirnya, saya sampaikan bahwa, *Jalan yang rusak adalah simbol dari kebijakan yang tidak berjalan.*
Masyarakat tidak menuntut kemewahan, mereka hanya meminta akses yang layak untuk hidup dan berkembang. Sudah saatnya pemerintah daerah kembali menata prioritas, mendengar suara rakyat, dan mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan bersama.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan pada besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan pada seberapa besar dampaknya dirasakan oleh masyarakat.
Manggali, Mei 03-2026
By; Anak Petani.
Komentar